Antara VPA dan SVLK

1.      Apakah VPA

VPA (Voluntary Partnership Agreement) adalah Kesepakatan bilateral yang mengatur perdagangan kayu ke negara Uni Eropa yang berasal dari negara produsen kayu, yang meliputi;

  • Standar Legalitas berdasarkan hukum nasional
  • Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
  • Kelembagaan

Tujuan VPA
•     Mengurangi ekspor kayu ilegal dari negara produsen ke negara negara Uni Eropa•     Kepentingan Uni Eropa:

  • Bagian dari komitmen untuk memerangi praktek illegal logging
  • Kontribusi untuk perbaikan ketatalaksanaan kehutanan yang baik (good governance)

Pada tanggal 4 Mei 2011, Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan untuk memberantas perdagangan kayu illegal yang dinamai Voluntary Partnership Agreement (VPA) atau Kesepakatan Kemitraan Sukarela. Dengan kesepakatan tersebut, Indonesia didorong melakukan percepatan terhadap Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan penerapan SVLK agar Indonesia yang saat ini menjadi salah satu eksportir produk kayu ke Eropa mampu meraih kepercayaan lebih tinggi di negara – negara konsumen.

2. Apakah SVLK?

Melalui pembahasan multi-pihak sejak tahun 2003, pada bulan Juni 2009 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan yang kemudian lebih dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tersebut kemudian mulai berlaku sejak September 2009.

Bagaimana SVLK beroperasi?

P. 38/Menhut-II/2009 mengamanatkan agar unit usaha kehutanan memegang sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHPL), atau setidak-tidaknya sertifikat legalitas. Sedangkan unit industri yang berbahan baku kayu, baik indutri kayu primer maupun industri lanjutan, harus mendapatkan sertifikat legalitas. Saat ini, peraturan dimaksud sudah mulai dilaksanakan oleh unit usaha kehutanan, baik atas biaya Pemerintah maupun dengan biaya mandiri. Penilaian PHPL/legalitas dilaksanakan secara independen oleh lembaga penilai/verifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan diawasi pelaksanaannya oleh pengawas independen yang berasal dari LSM/ masyarakat madani.

3.      Mengapa perlu SVLK?

Upaya Indonesia memberikan jaminan legalitas produk perkayuannya sejalan dengan kecenderungan pasar perkayuan utama dunia yang sudah mulai menuntut pemenuhan aspek legalitasnya. Pemerintah Jepang menerapkan Goho-wood atau Green Konjuho yang mewajibkan kayu yang diimpor berasal dari sumber-sumber yang legal. Pemerintah Amerika Serikat melakukan amandemen terhadap Lacey Act yang dimaksudkan untuk menghindarkan importasi kayu-kayu ilegal ke negeri tersebut.

4.      Apa kaitan SVLK dengan VPA?

Pada bulan Oktober tahun lalu Uni Eropa telah mengadopsi Timber Regulationuntuk menghambat beredarnya kayu ilegal di pasar Eropa. Timber Regulationakan mulai efektif berlaku sejak Maret 2013. Mulai saat itu import kayu ke negara-negara anggota Uni Eropa yang berasal dari negara-negara yang ditengarai terjadi illegal logging akan dilakukan due diligence untuk menghindari masuknya kayu-kayu illegal ke pasar Uni Eropa. Due diligence dan Timber Regulation tidak berlaku manakala suatu negara eksportir kayu seperti Indonesia menandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa.

5.      Bagaimana kesesuaian SVLK dan VPA?

Sejak empat tahun, Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan perundingan mengenai VPA. Dua kali pertemuan tingkat Pejabat Tinggi (SOM), enam kali pertemuan teknis (Technical Working Group) dan tujuh kali pembahasan pada level expert telah dilaksanakan. Hasilnya sangat menggembirakan dimana SVLK dinilai sesuai dengan harapan Uni Eropa mengenai VPA. Pertemuan TWG-6 (16-17 Februari 2011) bahkan sudah hampir dapat menyelesaikan pasal-pasal VPA serta membahas lampiran-lampirannya.

6.      Kapan negosiasi VPA dapat diselesaikan?

Pada 15 April di Kantor EU Commisiion Brussels, Belgia  perundingan VPA Indonesia dengan Uni Eropa dapat diselesaikan melalui pertemuan tingkat TWG ke 7 dilanjutkan dengan SOM ke 3. Dengan ditandatangani Record of Discussion pertemuan SOM 3 itu, maka dinyatakan sepakat atas proses negosiasi VPA antara kedua pihak. Bahkan hasil itu diperkuat dengan pemarafan (initialing) Perjanjian FLEGT-VPA oleh Menhut RI, Zulkifli Hasan dan Karel De Ghucth, EU Trade Commision pada 4 Mei 2011 di Jakarta. Dengan demikian Indonesia menyusul negara-negara Afrika (Ghana, Kamerun, Kongo) yang telah terlebih dahulu menandatangani VPA dengan Uni Eropa. Lebih dari itu, Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mempunyai VPA, karena perundingan Malaysia dan Vietnam dengan Uni Eropa belum memperlihatkan kemajuan yang berarti.

7.      Apa keuntungan menandatangani VPA?

Dengan penerapan verifikasi legalitas kayu Indonesia, termasuk dalam rangka implementasi VPA, maka pada prinsipnya semua produk perkayuan yang dieksport dari Indonesia (termasuk ke Uni Eropa) wajib terlebih dahulu diverifikasi legalitasnya melalui SVLK. Hal ini akan merupakan instrumen baru dalam kerangka perdagangan (ekspor) produk perkayuan Indonesia dimana setiap ekspor akan diwajibkan melampirkan dokumen legalitas (V-Legal document) sebagai dokumen tambahan pada Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB).Incentive yang akan diperoleh Indonesia dengan mekanisme ini antara lain adalah pasar yang akan terbuka luas karena terhindar dari isyu illegal logging. Bagi pasar Eropa, kayu Indonesia dengan sertifikat V-Legal akan melalui “green-lane” sehingga tidak memperoleh kesulitan pengakuan legalitasnya.

8.      Bagaimana dengan endorsemen oleh BRIK?

Melengkapi peraturan mengenai SVLK, melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Ditjen Bea & Cukai, KAN, para asosiasi dan beberapa pihak lainnya termasuk perwakilan LSM, saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir pengembangan konsep peraturan yang menggantikan peran, fungsi dan mekanisme Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) sebagai lembaga endorsemen ekspor produk perkayuan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan SVLK jauh lebih memiliki kredibilitas dan keberterimaan di pasar kayu internasional sebagai suatu sistem yang secara independen membuktikan legalitas produk perkayuan Indonesia melalui verifikasi administrasi dan fisik di lapangan.

9.      Bagaimana perkembangan menuju implementasi  setelah pemarafan dokumen Perjanjian FLEGT-VPA?

Beberapa kemajuan telah dicapai oleh kedua pihak hingga akhir tahun 2011 ini diantaranya yaitu: (1) Kedua pihak telah melakukan dan menyepakati proses penyelarasan (legal scrubbing) dokumen VPA beserta ke 9 annexnya untuk keperluan proses Ratifikasi. (2) Kedua pihak telah melakukan pertemuan Pre-Joint Preparatory Committe (JPC) pada September 2011 (Brussels) dan Oktober 2011 (Jakarta). (3) Tim Pakar yang mewakili kedua negara ditunjuk untuk menyiapkan dokumen Joint Implementation Strategy (Strategi Implementasi dan Roadmap) yang juga telah disepakati pada pertemuan JPC di Jakarta (November 2011).

Sumber:
http://www.mfp.or.id/dev/timber-market/current-issues/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *